RISALAH. PAMEKASAN – Program pembuatan sertifikat tanah gratis tengah digalakkan oleh pemerintah melalui kementerian ATR/BPN yang berkerjasama dengan pemerintah desa (pemdes).
Untuk diketahui, progam ini tidak dipungut sepeserpun mulai dari pengukuran tanah hingga penerbitan sertifikat tanah.
Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, meliputi Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Adapun, dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, meliputi Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk wilayah Jawa dan Bali biayanya Rp 150 ribu rupiah.
Jumlah biaya tersebut digunakan untuk penyiapan dokumen, pengadaan patok, dan operasional petugas kelurahan atau desa, diluar dari itu melanggar aturan.
Belakangan ini, masyarakat di kabupaten Pamekasan banyak mengeluh soal biaya pembuatan sertifikat tanah. Sebab, biaya yang diminta oleh pemerintah desa (pemdes) setempat bervariasi.
Salah satunya, pembiayaan pembuatan sertifikat tanah di desa Palengaan Laok kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan. Dimana pemohon (masyarakat) diminta Rp 300.000 untuk 1 (satu) sertifikat tanah.
Sekretaris desa (sekdes) plengaan Laok Ahmad Fudoli mengungkapkan bahwa alasan meminta Rp. 300 Ribu Rupiah karena untuk pembiayaan patok, materai dan sebagainya tidak dianggarkan oleh BPN.
“Biaya itu Rp 300.000, karena meski program PTSL itu gratis, tapi kan untuk pembelian patok itu tidak dijatah oleh BPN, terus untuk materai di pemberkasan, termasuk operasional pengukuran, operasional operator dan sebagainya, kan tidak ada anggaran dari pertanahan,” katanya.
Sementara itu, Camat Palengaan Pamekasan Muzanni memilih irit bicara saat ditanya terkait besaran biaya yang diminta pemdes Palengaan Laok yang melebihi Rp 150 Ribu Rupiah untuk program sertifikat tanah.
“Terkait pembiayaan tidak menyertakan kita, kami tidak tahu pastinya bagaimana kesepakatan itu dibangun,”katanya.
Sebelumnya, Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Pamekasan Puguh Harjono menyampaikan bahwa Program sertifikasi tanah tersebut gratis. Hal ini diberlakukan sejak tahun 2017.
“Untuk di daerah Madura ini masih kurang kesadaran dari masyarakat, jadi bisa diperkirakan tuntas pada tahun 2025,”ujar puguh,”tandasnya.
