RISALAH. PAMEKASAN – Beberapa oknum ketua panitia pemungutan suara (PPS) di sejumlah desa di Pamekasan bungkam saat ditanya dasar dugaan pemotongan dana KPPS senilai Rp. 4,5 juta.
Dugaan pemotongan dana KPPS mencuat di sejumlah desa di Pamekasan seiring pengakuan dari anggota KPPS yang merasa jadi korban pemotongan.
Soal dugaan pemotongan uang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diduga hampir terjadi di semua TPS di kabupaten pamekasan.
Sumber Risalah, dari pengakuan sejumlah anggota KPPS seperti di kecamatan Palengaan Pamekasan hingga kecamatan Larangan dan Pegantenan, dinilai menjadi dasar bagi KPU Pamekasan untuk melakukan monitoring hingga penindakan.
Pasalnya, dugaan pemangkasan anggaran KPPS pada Pemilu 2024 di Pamekasan itu terus bermunculan.
“Anggota KPPS tidak menerima utuh anggaran yang diperuntukkan. Termasuk gaji Linmas dipotong,” kata anggota KPPS Bujur tengah Jumat (8/3/2024).
Hal serupa terjadi di kecamatan Larangan, disana para KPPS diminta untuk mengikhlaskan soal pemotongan dana tersebut. Alasannya untuk pengamanan dan SPJ.
Untuk diketahui, dana 4.5 tersebut diperuntukkan untuk 1 TPS,mulai dari operasional hingga konsumsi KPPS dan linmas.
Sebelumnya, Fathor Rachman komisioner divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat (sosdiklih parmas) dan sumber daya manusia (SDM) KPU Pamekasan mengatakan bahwa anggaran tersebut sudah bisa dicairkan.
“Untuk anggaran pembuatan TPS, operasional hingga konsumsi sebesar Rp.4.450.000 sudah cair ke semua PPS se-kabupaten Pamekasan, totalnya Rp.4.450.000,” ujar Fathor.
Bahkan Fathor menegaskan, tidak segan-segan akan memecat secara tidak hormat bila ada anggota PPS di wilayah tugasnya mencoba untuk memotong anggaran apa yang sudah menjadi hak KPPS.
“Bila ada oknum PPS yang memotong apa yang menjadi hak KPPS maka kita akan berhentikan secara tidak hormat,”pungkasnya.
