RISALAH. SAMPANG – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang diduga menyelewengkan anggaran logistik Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Menurut laporan yang diterima, bahwa PPK di kecamatan Sokobanah telah melanggar aturan dan ketentuan anggaran pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Dalam laporan itu disebutkan, jika anggaran biaya pembuatan TPS, konsumsi untuk KPPS tidak ada transparansi.
“Tidak ada transparansi anggaran terkait. Sedangkan di kabupaten-kabupaten lain anggara dari KPU itu terperinci, mulai dari biaya pembuatan TPS, konsumsi hingga biaya komunikasi. Sementara di kabupaten Sampang retribusi anggaran KPPS hanya 300 ribu rupiah itu sudah include semua pembiayaan operasional,” ungkap salah satu anggota KPPS yang enggan disebutkan namanya.
Dalam masalah tersebut, pihaknya akan melaporkan ke pihak Badan Pengawas Pemilu kab. Sampang (BAWASLU).
“Saya akan mengajukan gugatan ke Bawaslu. Melaporkan semua pihak yang telah diduga melakukan penyelewengan anggaran pemilu,” Tegasnya.
Terpisah, Zainal Erdogan selaku LSM menyayangkan atas dugaan penyelewengan dana tersebut yang tidak sepenuhnya disalurkan. “Semestinya disalurkan semua, karena itu sudah haknya tidak perlu dipotong,” tandasnya.
Sementara itu media ini berupaya untuk mendapatkan konfirmasi atau penjelasan dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sokobanah kabupaten Sampang Arikunto.
