SUARA POST, PAMEKASAN – Ismail Ketua fraksi Partai Demokrat DPRD Pamekasan meminta pemerintah mengkaji kembali dan menyiapkan mitigasi atas rencana penghapusan tenaga honorer yang mulai diberlakukan pada 28 November 2023 mendatang.
Ismail mengatakan, keberadaan tenaga honorer memiliki peran sangat penting di berbagai sektor publik. Sebagai contoh, sektor pendidikan banyak mendayagunakan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan pendidik, sehingga jika terjadi penghapusan, maka lumpuhnya pelayanan publik akan sangat mungkin terjadi.
Ketua IKA IAIN Madura itu meminta agar pemerintah tidak langsung menghapus dan melakukan evaluasi rencana penghapusan tenaga honorer ini. Atau setidaknya menyiapkan solusi yang berkelanjutan mengenai nasib jutaan tenaga honorer yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
“Kalo misalnya tidak menerima lagi untuk tahun 2023 dan seterusnya bisa dipertimbangkan lagi. Apalagi yang sudah lama mengabdi. Baik di tingkat daerah maupun pusat,” lanjutnya.
Selain itu, Pemerintah tidak boleh gegabah dalam menghapus tenaga honorer. Ia berharap pemerintah bijak dan mengkaji dalam segala aspek terkait tenaga honorer dan non guru.
