RISALAH. PAMEKASAN – Proyek pembangunan Gudang Garam Rakyat (GGR) senilai Rp268.000.000 di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan diprotes warga setempat.
Protes warga dikarenakan pengerjaan Bangunan Gudang Garam Rakyat tersebut diduga dikerjakan asal-asalan oleh pemilik proyek.
Riyadlus Sholihin, Warga setempat akhirnya berani menyuarakan kekhawatiran terkait pengerjaan yang dianggap tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) tersebut.
Riyan disapa akrab, warga yang juga dalam hal ini mengaku sebagai penerima program tersebut, mengungkapkan bahwa banyak hal yang terlihat janggal dalam hal pengerjaan proyek di lapangan.
“Pertama, pengerjaan tidak sesuai dengan RAB. Kedua, pekerjaan awal dimulai molor dengan waktu yang sudah ditentukan. “Ketiga, kedalaman tidak sesuai dengan RAB,” katanya. Kamis (17/10/2024).
Selain itu, parahnya, pengakuan Rian, dirinya sempat harus mencari tukang sendiri demi terlaksananya program tersebut.
“Ada lagi, Pekerja tidak menggunakan milik PT atau CV yang sudah ditentukan, bahkan tidak adanya molen alat/cor pada saat pelaksanaan pengecoran, bahan terindikasi tidak sesuai dengan RAB. Intinya pihak pelaksana dinilai abal-abal dalam mengerjakan proyek,” ungkapnya.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan ini menduga adanya potensi kerugian besar bagi negara jika pengerjaan proyek ini tidak segera diawasi lebih ketat.
“Selain kualitas material yang diragukan, proses tender dan pengawasan proyek ini juga terlihat tertutup. Jika benar ini abal-abal, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya material tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambahnya.
Sementara, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Abdul Fata menegaskan bahwa pihaknya tidak tahu apa-apa terkait pembangunan Gudang Garam Rakyat yang dinilai janggal tersebut.
“Saya tidak tahu apa-apa soal ini, sebaiknya ke konsultannya saja. Dan saya tidak kenal siapa saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban,”katanya.
Kendati dia mengklaim bahwa proyek pembangunan itu di luar kendali pemerintah kabupaten Pamekasan.
“Itu program pusat, kami hanya menemani saat survey ke lapangan,”tandasnya.
