RISALAH. PAMEKASAN – Harta kekayaan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Muhammad Ilham Samuda terbilang tinggi.
Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total keseluruhan harta yang dimiliki Muhammad Ilham Samuda berjumlah Rp. 4.731.000.000.
Jumlah harta ini merupakan data dari LHKPN yang disampaikan Muhammad Ilham Samuda pada 17 Januari 2024 untuk periodik tahun 2023.
Diketahui, saat ini Muhammad Ilham Samuda menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan.
Berikut rincian harta dan kekayaan Muhammad Ilham Samuda menurut LHKPN:
A. Tanah Dan Bangunan
1. Tanah seluas 306 m2 di KAB / Kota Ambon, hasil sendiri Rp. 130.000.000
2. Tanah dan bangunan seluas 456 m2/221 m2 di KAB / Kota kepulauan sula, hibah tanpa akta Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/52 m2 di KAB / Kota Ambon , hasil sendiri Rp. 140.000.000
4. Tanah Seluas 2376 m2 di Kab / Kota Kepulauan Sula, Hibah Tanpa Akta Rp. 480.000.000
5. Tanah Seluas 12798 m2 di Kab / Kota Kepulauan Sula, Warisan Rp. 1.918.700.000
6. Tanah Seluas 19244 m2 di Kab / Kota Kepulauan Sula, Warisan Rp. 1.170.000.000.
B. Alat transportasi dan mesin
1. Motor, Honda Vario Sepeda Motor Tahun 2009, hasil sendiri Rp. 8.000.000.
2. Mobil, Mitsubishi Xpander 1.5l Exceed Tahun 2018, hasil sendiri Rp. 180.000.000.
C. Harta bergerak lainnya Rp. 800.000
D. Surat berharga Rp. —-
E. Kas dan setara kas dan setara kas Rp. 203.500.000
F. Harta Lainnya Rp. —-
III. Hutang Rp. —–
IV. Total Harta Rp. 4.731.000.000.
Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. (Idr/Red).
