RISALAH. SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep Madura berjanji akan menindaklanjuti soal dugaan uang transportasi Bimtek KPPS yang diduga tak diberikan oleh ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Prenduan.
Kepada media ini, Ketua KPU Kabupaten Sumenep, Nurussyamsi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan untuk menindak oknum yang masih bermain soal anggaran KPPS.
“Kami akan tindak lanjuti kalau ada bukti (PPS yang tidak memberikan uang transport Bimtek KPPS),”ucap Ketua KPU Sumenep Nurussyamsi, Jumat (22/11/2024).
Sebelumnya, sejumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaaan, Kabupaten Sumenep, Madura mengeluhkan terkait honor transportasi bimbingan teknis (Bimtek) yang diduga tak dialokasikan.
“Banyak anggota KPPS termasuk saya yang kecewa karena tak dapat uang transportasi Bimtek meski telah ada anggarannya,”ucap M (inisial) salah satu anggota KPPS di desa Prenduan Sumenep, Sabtu (23/11/2024)
KPPS itu menyebut, untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaaan Sumenep terdapat 19 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan total 133 anggota KPPS dan sebanyak 38 pantarlih.
“Kenapa yang diundang saat Bimtek cuma sikrekap dan ketua KPPS, itupun untuk si rekap dan ketua KPPS transportasi hanya diberikan Rp50 ribu pada hari pertama dan Rp25 ribu pada hari kedua. Lalu dikemanakan uang transportasi Bimtek untuk semua anggota KPPS,”tanyanya.
Tidak hanya itu, anggota KPPS yang tak mau disebut namanya ini juga menyebut, petugas Pantarlih di desanya juga tidak mendapatkan fasilitas transportasi yang seharusnya mendukung mobilitas mereka dalam mendata calon pemilih.
“Pantarlih punya tugas yang berat di lapangan, tapi mereka tidak diberi transportasi. Ini jelas menyulitkan mereka untuk bekerja maksimal,” katanya, Jumat (22/11/2024).
Sementara, Ketua PPS Prenduan, Sumenep Amir Hasan seolah melempar tanggung jawab. Ia mengaku kalau pemberian uang transport bimtek tersebut bukan bersumber dari Pantai Pemungutan Suara (PPS) melainkan langsung dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Soal itu mas sampeyan nanya ke PPK-nya, karena transport itu bukan dari saya melainkan dari PPK,”bantahnya.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep telah menjadwalkan bahwa pelaksanaan Pilkada tepat pada 27 November 2024.
