RISALAH. PAMEKASAN – Dalam upaya mengawal integritas Pilkada serentak 2024, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki peran strategis.
Namun, baru-baru ini, muncul kontroversi terkait besaran uang transportasi yang diterima oleh anggota KPPS di masing-masing daerah.
Hal itu diketahui dari video viral yang diunggah akun tiktok @Risalah.co.id, yang memosting sejumlah KPPS di Desa Prenduan Sumenep tuntut uang transport Bimtek, Ketua PPS diduga cuci tangan.
Dampak dari postingan tersebut, pengalaman warganet jadi KPPS ramai-ramai mengaku banyak yang tidak menerima dan ada yang hanya menerima nasi kotak, bahkan Snack, dan ada juga yang menerima uang transportasi sebesar Rp25.000 dengan pecahan Rp5.000 setelah menghadiri bimtek anggota KPPS.
Banyak warganet yang juga turut membocorkan besaran uang transportasi di masing-masing daerahnya, mulai dari Rp. 100.000 ada juga yang sama sekali tidak menerima uang transportasi, dan mirisnya ada yang mengaku cuma menerima segelas air.
Pembahasan ini lantas memunculkan dugaan adanya sunat anggaran terkait perbedaan signifikan besaran uang transportasi anggota KPPS di tiap-tiap daerah.
Banyak warganet yang mendesak transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan besaran uang transportasi.
Muhib Mardhaqus, anggota KPPS di desa Prenduan Sumenep menegaskan peran penting KPPS sebagai garda terdepan dalam proses Pilkada serentak.
Menurutnya, KPPS tidak hanya menentukan suara sah atau tidak sah, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas pemilu.
KPPS memainkan peran krusial dalam menjaga kelancaran proses pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Adanya keterlibatan warganet ini, muncul dugaan bahwa ada upaya sunat anggaran, yang menurut Mahrus Sholeh harus diusut tuntas karena bersifat koruptif.
“Saya yang juga sebagai pengguna media sosial turut prihatin, di antaranya menganggap besaran honor yang diterima sudah cukup, sementara yang lain merasa kecewa, ini harus transparan dari penyelenggara di tiap-tiap masing-masing daerah,”tandasnya.
