Membaca Narasi ‘Kepemimpinan Masa Depan’ dan Realitas Politik 2024

  • Bagikan
Aliya Zahra Mahasiswi TI Universitas Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura.

RISALAH. Dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu), politik adalah sesuatu yang sakral dan niscaya untuk membawa perubahan. Sebagaimana lumrahnya wajah pemilu di Indonesia, elektabilitas calon pemimpin diuji dengan wacana retorika debat publik.

Sebulan lalu, dalam debat putaran pertama Calon Presiden (Capres), wacana Perubahan, Indonesia Maju, dan Gerak Cepat menjadi pembuka pergulatan retorika, disusul dengan debat putaran ke sekian – setelahnya. Masing-masing paslon berkampanye dengan kemampuan terbaik sehingga politik di layar kaca menampilkan pemilu yang ideal dan penuh debatable.

Tak jarang hal ini yang menyebabkan banyak asumsi politik yang ditabrakkan sehingga perang pendukung dan tergerusnya asas toleransi sudah biasa menjadi penghias pemilu. Sebagian pihak mencampur adukkan konteks politik praktis dengan tatanan idealisme dunia ide yang berbeda ruang, maka wajar jika gagasan brilian dianggap irasional bagi pihak yang berbeda bendera.

Namun dilain sisi, realitas politik masih membuat masyarakat ambigu, arena pemilu 2024 mulai tidak steril. Melansir dari Kompaspedia terdapat pelanggaran pemilu, ditambah fenomena politik uang, gimmick politik, indikasi kecurangan pemilu, dan rumor sebuah partai baru – yang perolehan suaranya dipaksakan mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4%.

Baca Juga:  IAIN Madura Wisuda 954 Mahasiswa, Lulusan Langsung Kantongi Ijazah

Maka dari itu, wajah politik Indonesia menjadi semakin amburadul, semuanya menjadi prinsip menang dan kalah, menghalalkan segala cara layaknya mazhab politik Machiavellisme. Suara rakyat sebagai kebijakan tertinggi seperti jatah tahunan yang diperjual belikan.

Hal demikian merupakan problem lama setiap pesta demokrasi di Indonesia dengan ritme politik yang klasik bahkan cenderung diskema, namun terlepas dari polemik tersebut, ide dan gagasan pemimpin harus segar mengikuti kebutuhan zaman.

Mengacu pada hal tersebut, gagasan Capres menjadi paling menarik untuk dipertimbangkan dan ditagih 5 tahun mendatang sebagai bagian dari kredibilitas calon. Wacana masing-masing paslon adalah kombinasi ideal untuk menyambut Indonesia Emas, terlepas dari kepentingan politik apapun.

Sebagai negara dengan problem yang super kompleks, memakmurkan rakyat era modern tidak cukup dengan makan siang gratis, namun perlu juga pemenuhan kebutuhan digital (internet gratis) dan pendidikan yang terjamin untuk generasi penerus (pendidikan gratis). Maka dari itu, kepemimpinan masa depan bukan lagi tentang kekuasaan individu, tapi satu kesatuan sebagaimana cita-cita Pancasila.

Bukankah krusial sekali nasib bangsa jika pada setiap momentum politik topik tentang kekuasaan dan siapa berpengaruh – lebih seksi untuk dibahas daripada nasib rakyat?

Baca Juga:  3 Incumben Bertahan dan 6 Penantang Lolos, Berikut Perolehan Kursi DPRD Pamekasan Dapil 5

Cita-cita Politik Kebangsaan

Secara teoritis, politik merupakan ruang demokrasi. Semua praktik manajerial kenegaraan dan pembentukan peradaban bangsa tidak lepas dari hiruk-pikuk politik, bahkan gagasan paling klasik dari Aristoteles mengatakan bahwa politik merupakan “master of science”, maksudnya bukan dalam arti ilmu pengetahuan, melainkan ia menafsirkan pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan, sehingga politik tidak bisa dipisahkan dengan dua aspek yaitu konflik dan kerja sama.

Jika dikaitkan dengan cita-cita bangsa 78 tahun yang lalu, founding father telah merumuskan cita-cita luhur sebagai pandangan bangsa ke depan.

Cita-cita politik kebangsaan merupakan representasi dari isi pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Idealnya semua pemimpin akan diuji dengan wacananya sendiri, bagaimana menyongsong Indonesia maju di tengah gempuran politik praktis.

Polemik Demokrasi

Setelah kabar kecurangan pemilu, rakyat yang semula dininabobokan dengan indeks peningkatan demokrasi – kembali gelisah. Beberapa poin penting yang masih menjadi tugas pembenahan bersama di antaranya adalah; kualitas demokrasi secara substansial, korupsi yang masih menjadi masalah serius di Indonesia, kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik antar golongan, perlindungan hak asasi manusia yang perlu ditingkatkan termasuk isu-isu diskriminasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak-hak pekerja, dan perlindungan hak perempuan dan kaum minoritas.

Baca Juga:  Berbagi Keberkahan, IKMADA Pamekasan Bagikan Seribu Takjil Gratis

Polemik-polemik ini mencerminkan dinamika kompleks dalam proses demokratisasi Indonesia dan merupakan PR bersama untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi tersebut.

Wajah baru Indonesia pasca pemilu 2024 sangat bergantung pada hasil pemilihan, kebijakan pemerintah yang diimplementasikan, respons masyarakat, serta dinamika politik dan ekonomi di tingkat lokal dan global. Sebab perubahan pemimpin dan partai politik yang terpilih juga mempengaruhi arah dan prioritas negara yang niscaya dalam beberapa tahun ke depan.

Lalu bagaimana dengan realitas sosial di masa depan? Perubahan tentunya ada di tangan kita, para pemuda menyambut untuk masa emas 2045. Ganasnya terjangan politik tidak menyusutkan harapan generasi penerus bangsa untuk berkontribusi secara nyata.

Penulis: Aliya Zahra

Mahasiswi TI Universitas Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *