Dugaan Adanya Fee Proyek 30 hingga 40 Persen, Aktivis Desak Pemprov Jatim Stop Bantuan Hibah

  • Bagikan

SURABAYA. SUARA POST-Puluhan massa yang tergabung di Gerakan loyalis perubahan (Gelora) Jatim menggelar aksi penolakan bantuan hibah di kantor Pertanian Provinsi Jawa Timur (22/09/2021).

Aksi penolakan tersebut ditengarai akibat banyaknya bantuan hibah yang tidak sesuai dengan pembangunan yang dilakukan di pulau Madura. Sehingga hal tersebut berpotensi merugikan Negara.

Salah satu korlap aksi, Faisol Dear mengatakan banyak anggaran yang digelontorkan oleh Pemprov ke Madura melalui aspirator luar Madura yang hanya memburu fee proyek. Akibatnya, banyak program dan kegiatan yang berlokasi di Madura tidak tepat sasaran, bahkan terkesan dikerjakan asal-asalan.

Baca Juga:  Telan Ratusan Miliar, Pembangunan RS Muhammad Noer Pamekasan Dituding Tak Sesuai Spek

“Banyak dana hibah yang digelontorkan ke pulau Madura, tetapi anggaran itu tidak sebanding dengan pembangunan di Madura. Maka dari itu, para bandar hibah yang membawa program ke Madura hanya berburu fee 30% sampai 40% dari total anggarannya,” katanya.

Baca Juga:  Gawat, PPS dan KPPS di Pamekasan Bakal Diperiksa Polisi

Aktivis Alumni PMII itu meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menghentikan semua dana hibah yang dibawa oleh aspirator non Madura atau luar Madura.

“Satu-satunya hanya menyetop dana hibah yang dibawa oleh bandar non dapil Madura,” tegasnya.

Baca Juga:  Partai Demokrat Masuk Posisi Kedua Sebagai Parpol Pilihan Publik

Sementara itu, kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistiyo menegaskan akan mempertimbangkan mengenai tuntutan aksi demo tersebut.

“Kami akan sampaikan kepada pejabat yang berwenang, karena kami sebenarnya hanya menerima proposal. Terkait penentuan siapa yang membawa proyek kami kurang tahu,” singkatnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *