RISALAH. JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), bertemu dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, untuk membahas tiga isu strategis dalam pembangunan nasional yang inklusif dan tanggap bencana, Selasa 14 Januari 2025.
Pertama, Menko AHY menekankan pentingnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko bencana alam, mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di Ring of Fire.
Terdapat 12 jenis bencana berisiko tinggi yang mengancam Indonesia, termasuk gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem.
“Kalau kita tidak siap, tidak responsif, dan tidak adaptif, kerugian besar bisa terjadi di berbagai sektor,” ujar AHY di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta.
AHY yang juga pernah menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN ini juga menggarisbawahi pentingnya inovasi untuk memastikan konstruksi bangunan dan infrastruktur di Indonesia semakin andal dan tahan terhadap dampak bencana.
“Kita bisa belajar dari negara-negara maju, termasuk yang baru-baru ini menghadapi bencana besar, untuk membangun infrastruktur yang efisien, tepat sasaran, dan resilient,” tambahnya.
Agenda kedua yang dibahas adalah pengembangan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas dan masyarakat rentan, termasuk lansia. AHY dan Pratikno menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas publik, seperti stasiun, terminal, bandara, dan dermaga, agar dapat melayani semua kelompok masyarakat.
“Ke depan, kita ingin menghadirkan infrastruktur yang inklusif, yang benar-benar berpihak pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya,” tegas Menko AHY.
Masalah sanitasi menjadi agenda ketiga yang mendapat perhatian khusus. Menko AHY menekankan pentingnya pembangunan sanitasi di kawasan permukiman, baik yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan, termasuk penyediaan jamban, air bersih, dan akses air minum.
“Stunting bukan hanya soal kurang makan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas kehidupan masyarakat, terutama akses terhadap sanitasi dan air bersih,” ujar Menko AHY.
Rapat koordinasi ini pun diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong pembangunan nasional yang lebih tanggap, inklusif, dan berkualitas.
“Semoga negeri kita senantiasa terlindung dari bencana, tetapi kesiapsiagaan harus selalu menjadi prioritas kita,” tutup Menko AHY.
Menko PMK, Pratikno menekankan pentingnya peran infrastruktur dalam mendukung penyelesaian berbagai permasalahan kesehatan dan sosial di Indonesia.
Dipaparkan Pratikno, permasalahan kesehatan seperti Tuberkulosis (TBC) tidak hanya dapat diselesaikan melalui pengobatan, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai seperti perumahan yang layak, serta lingkungan yang sehat.
Selain itu, isu stunting juga disebut memiliki hubungan erat dengan infrastruktur, terutama terkait dengan akses air bersih dan sanitasi yang memadai.
“Stunting erat kaitannya dengan infrastruktur karena terkait dengan air bersih, sanitasi, dan lainnya,” tambahnya.
“Jadi, banyak sekali agenda-agenda strategis di Kemenko PMK yang sangat-sangat dipengaruhi oleh kontribusi dari Kemenko Infrastruktur,” ujar Pratikno.
Pratikno menekankan bahwa isu-isu strategis yang menjadi fokus Kemenko PMK memerlukan dukungan penuh, baik dalam perencanaan maupun implementasi.
“Kami berharap isu-isu ini kalau seandainya memungkinkan, mohon bisa diprioritaskan di 2025, tapi minimal perencanaan tahun 2026, itu benar-benar mohon dengan sangat kiranya untuk bisa dikawal,” tambahnya.
Pada rapat koordinasi ini hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional, Ossy Darmawan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, hingga Wakil Menteri PPPA, Veronica beserta jajaran pejabat eselon 1.
