RISALAH. PAMEKASAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pamekasan kembali menyuarakan keresahan para petani terkait dugaan permainan distribusi pupuk bersubsidi.
Organisasi tani tersebut menilai distribusi pupuk di sejumlah kecamatan di Pamekasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga memicu ketidaksesuaian antara realisasi tebus pupuk dan kondisi di lapangan.
Ketua DPD Tani Merdeka Pamekasan, Basri, menyampaikan bahwa pihaknya mendesak Pupuk Indonesia (PI) untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, ada sejumlah persoalan serius yang harus segera dibereskan agar tidak semakin merugikan para petani menjelang masa pemupukan.
“Kami meminta kepada Pupuk Indonesia agar mengevaluasi seluruh distributor yang masuk ke Pamekasan. Dugaan permainan sangat kuat, dan hal ini tidak boleh dibiarkan karena yang menjadi korban adalah petani,” tegas Basri.
Basri mengungkapkan indikasi kuat adanya distributor yang diduga bermain dalam pendistribusian pupuk, bahkan disebut-sebut ada salah satu distributor yang menguasai sejumlah kios di beberapa kecamatan.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan monopoli dan penyimpangan distribusi sehingga pupuk tidak mengalir sesuai alokasi yang semestinya.
“PI harus berani bersikap tegas. Kalau ada distributor nakal, hentikan saja. Jangan sampai yang bermasalah tetap diberi ruang untuk mengatur distribusi pupuk,” tambahnya.
Basri juga menyoroti ketidaksesuaian antara data resmi realisasi tebus pupuk dan kenyataan yang dialami petani. Dari total sekitar 137 ribu petani di Pamekasan, terdapat 53 ribu petani yang belum melakukan tebus pupuk. Namun di sisi lain, laporan resmi menunjukkan realisasi tebus pupuk sudah mencapai 82 persen.
“Data ini janggal. Ini indikator kuat bahwa ada permainan di lapangan. Bagaimana mungkin petani banyak yang belum tebus, tapi data realisasi tinggi? Ini harus segera ditelusuri,” katanya.
DPD Tani Merdeka juga meminta agar jumlah distributor yang beroperasi di Pamekasan—yang saat ini sekitar tujuh distributor—diperketat dan bila perlu dirampingkan untuk memudahkan pengawasan serta memastikan distribusi pupuk lebih efisien.
Selain itu, Basri menekankan pentingnya koordinasi antar kecamatan untuk melakukan realokasi pupuk yang belum tertebus hingga ke tingkat provinsi.
“Masukan kami sederhana: segera antisipasi sebelum masa pemupukan. Koordinasi harus diperkuat, realokasi segera dilakukan jika pupuk belum tertebus. Jangan sampai petani mengalami kelangkaan,” tandasnya.
