PAMEKASAN. Puluhan anggota DPRD kabupaten Pamekasan tidak bisa pulang dan keluar dari kantor. Penyebabnya, pintu masuk dan keluar disekat oleh kader PMII Pamekasan.
Ratusan kader PMII Pamekasan memblokade pintu utama masuk dan keluar kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Blokade itu dilakukan untuk menunggu kedatangan bupati Pamekasan Baddrut Tamam bisa menemui masa aksi yang sudah datang dari pagi. Kamis, (17/06/2021).
Ketua PMII Pamekasan Lutfi mengatakan, penyekatan itu dilakukan untuk memberikan kepastian agar bupati bisa menemui masa aksi. Sehingga mereka bisa berdiskusi dan berdialog langsung.
Berdasar pantauan di lokasi, puluhan pegawai di Pemkab Pamekasan dan kantor DPRD Pamekasan tidak bisa sepulang. Sebagian dari mereka, menunggu di depan dan halaman kantor.
Demo tambang ilegal itu untuk menagih janji pemerintah untuk menindak dan memberantas tambang ilegal di wilayah Pamekasan.
Lutfi menyebut, ada sebanyak 219 tambang ilegal di kabupaten Pamekasan yang beroperasi secara terus menerus yang tersebar di 13 kecamatan.
“Kami datang untuk menagih komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti tambang ilegal. Satu tahun lalu sudah ada komitmen antara PMII dan pemerintah soal tambang,” teriak Lutfi dalam orasinya.
Dari demo itu, PMII mengirimkan surat untuk tiga pimpinan tertinggi di Pamekasan. Yaknu Bupati, Kapolres dan ketua DPRD Pamekasan.
